Mari Mengenal Ekonomi Maritim Indonesia

Luas wilayah laut di Indonesia yaitu 5,8 juta km berpotensi memiliki sumber daya laut yang melimpah. Hanya saja baru 10% saja yang bisa dikerjakan, oleh karena itu pengembangan dibutuhkan dibutuhkan. 

Pengertian ekonomi maritim pun tepat diterapkan untuk bisa mengoptimalkan dan melestarikan sumber daya laut yang ada di Indonesia. Demi terlaksananya pengembangan, ada beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia. 

• Kebijakan Pembangunan Jalur Tol Laut 

Tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan daerah tertinggal, terdepan serta terluar dari perbatasan. Selain itu, juga membantu angkatan laut melakukan pelayaran rutin. 

Hadirnya tol laut dapat mengurangi selisih harga antar pulau yang terlalu tinggi sehingga kesejahteraan ekonomi daerah meningkat. Indonesia telah meluncurkan 15 trayek yang dimulai sejak tahun 2015. 

Trayek pembangunan tol laut ini dilaksanakan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI). Contoh yang sampai saat ini terus dilaksanakan adalah pengiriman kapa ternak dengan muatan sapi untuk menyuplai daging di DKI Jakarta. 

• Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam

Pelabuhan adalah jalur utama yang penting harus dibangun, karena fungsinya pada proses perdagangan antar pulau sangat krusial. Khususnya untuk pelabuhan yang digunakan untuk muat barang. 

Baca Juga : Kapal Roro: Sejarah, Jenis, dan Fungsinya

Secara umum sebuah pelabuhan harus memiliki beberapa fasilitas mulai dari tambatan atau dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, gudang, lapangan, gedung kantor sampai lapangan parkir. 

 Fungsi dari pelabuhan selain untuk bongkar muat barang adalah naik turun penumpang dan berlabuhnya kapal. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kegiatan pelayaran. 

• Kebijakan Industri dalam Perkapalan Negeri 

Industri perkapalan Indonesia masih belum memiliki daya saing mengingat kualitas produk yang masih kurang baik. Alasannya tidak lain karena SDM yang kurang mampu dan belum memanfaatkan teknologi modern. 

Menilik hal tersebut, pemerintah pun memberikan kebijakan pengembangan sejalan dengan dua kebijakan di atas. Dampak kemajuan pun mulai terlihat dengan adanya peningkatan lebih dari 250 perusahaan yang memproduksi sampai angka 1 juta DWT. 

• Kerjasama dalam ASEAN Community 

Kebijakan ekonomi maritim selanjutnya adalah dengan menjalin kerjasama dalam ASEAN Connectivity. Persiapan pembangunan lima pelabuhan besar yaitu di Jakarta, Sumut, Makassar, Kalimantan dan Surabaya. 

Bahkan 14 dari 47 pelabuhan dikembangkan ASEAN ada di Indonesia. Semua pelabuhan ini akan digunakan untuk berbagai jenis proyek penting. Pembangunannya pun melibatkan pihak swasta.