Ayo Mengenal Apa Itu Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Bukan hanya pada penghasilan atau gaji yang dimiliki, ternyata kendaraan bermotor juga dapat dikenai pajak progresif oleh pemerintah daerah sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki tiap orang dan lainnya.

Pajak jenis ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat demi bisa berkendara dengan aman dan nyaman di jalanan tanpa mengalami risiko administrasi yang melelahkan.

Terkait hal ini, sebenarnya masih banyak yang belum benar-benar mengenal seperti apa identitas dari jenis pajak tersebut sehingga artikel ini adalah pilihan yang tepat untuk dibaca secara tuntas.

Apa itu Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor?

Pajak progresif kendaraan bermotor adalah sistem perpajakan yang besaran tarifnya ditentukan berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh seseorang atau satu keluarga dengan nama dan alamat yang sama. Semakin banyak kendaraan yang terdaftar, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan pada kendaraan berikutnya.

Artinya, jika Anda hanya memiliki satu kendaraan, maka akan dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila memiliki kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya dengan identitas kepemilikan yang sama, tarif pajaknya akan meningkat secara bertahap sesuai aturan pajak progresif.

Penerapan pajak progresif bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam memiliki kendaraan. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi untuk kendaraan tambahan, diharapkan penggunaan kendaraan pribadi dapat lebih terkendali dan kepadatan lalu lintas dapat berkurang.

Regulasi Hukum Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Indonesia

Pengenaan pajak meningkat untuk kendaraan bermotor telah diatur di dalam perundang-undangan yakni seperti berikut:

• Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang kewenangan dari penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya pajak kendaraan bermotor yang jadi hak pemerintah daerah.
• Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang “Pajak Daerah” yang mana di dalamnya mengatur hal terkait pedoman pembayaran pajak, salah satunya pajak kendaraan.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak pada kendaraan bermotor.

Berdasarkan perundang-undangan itulah, maka teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor secara khusus pada besar tarifnya ditentukan oleh perhitungan pemerintah daerah dari wilayah masing-masing.

Perhitungan Tarif Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor

Dalam melakukan pembayaran pajak meningkat pada kendaraan bermotor, biasanya pemerintah daerah provinsi yang menentukan. Meski begitu, penentuan pajak ini tidak boleh dilakukan secara asal oleh pemda provinsi.

Berpegang dengan Undang-Undang HKPD No. 1 Tahun 2022, pembayaran pajak meningkat kendaraan bermotor punya ambang batas presentase yang boleh ditetapkan, yakni seperti berikut:

• 1,2% khusus untuk kendaraan pertama.
• Maksimal 6% secara progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Ini adalah khusus daerah provinsi yang terbagi atas kabupaten/kota. Namun bila tidak ada kabupaten/kota otonom seperti Provinsi DKI Jakarta contohnya, maka ambang batasnya adalah seperti berikut:

• 2% khusus untuk kendaraan pertama.
• Maksimal 6% secara progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Dari besaran presentase itulah, baru pemda bisa menentukan berapa tarif rupiah dalam proses pajak meningkat ini sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Rumus Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dalam melakukan pengenaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, terdapat rumus dasar pengenaan pajak (DPP) atau sering disebut sebagai nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).

NJKB ini ditetapkan oleh provinsi masing-masing sebagai bagian dari dasar untuk perhitungan pajak kendaraan atau PKB. Berikut rumusnya:

NJKB x Tarif PKB

Sebagai contohnya, lihatlah studi kasus berikut ini.

Pak Joni di Jakarta memiliki 3 mobil dengan NJKB setiap kendaraan sebesar Rp150 juta. Karena kendaraan lebih dari satu maka PKB adalah progresif yakni:

Sebagai informasi, pembayaran ini belum termasuk dengan komponen pengurusan kendaraan lainnya seperti biaya STNK, TNKB, dan SWDKLLJ.

Kelebihan dan Kekurangan Pembayaran Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor

Berbicara lebih lanjut seputar pajak meningkat pada kendaraan bermotor, penting untuk diketahui apa yang jadi kelebihan dan kekurangan dari pembayarannya.

Berbagai kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:

• Mendorong penggunaan kendaraan secara merata sehingga jumlah kendaraan di jalanan bisa lebih dikontrol.
• Mengurangi kemacetan, karena orang yang tidak ingin pajak meningkat cenderung akan memilih menggunakan transportasi umum.
• Menambah pemasukan daerah untuk pembangunan infrastruktur, karena jumlah tarif yang diterima tidak stagnan.

Usai membahas tentang kelebihan, maka sekaranglah akan dibahas apa yang menjadi kekurangannya seperti berikut ini:

• Beban bagi satu keluarga dengan anggota yang cukup banyak dan butuh lebuh dari satu kendaraan.
• Sistem pencatatan di Samsat sering bermasalah karena kesalahan data, semisal satu keluarga punya banyak anggota keluarga yang telah dewasa sering tidak terdata dengan baik karena perkiraan yang rancu akibat hanya punya satu motor.
• Dapat timbulkan ketidakadilan bagi keluarga besar yang tinggal di alamat yang sama, padahal mereka membeli sendiri kendaraannya.

Faktor yang Buat Pajak Progresif Lebih Tinggi

Sebagai pajak meningkat yang mana setiap daerah atau provinsi itu berbeda-beda tarifnya, penting sekali untuk disadari berbagai hal inilah yang jadi faktor mengapa pajak itu bisa lebih tinggi.

Berbagai faktor ini bila dikelompokkan adalah sebagai berikut:

• Jumlah Kendaraan: Semakin banyak kendaraan, pajak makin meningkat pada tiap   

   kendaraan.

• Nilai Jual Kendaraan (NJKB): Kendaraan dengan harga jual lebih tinggi, pajak 

                                                  tentu lebih besar.

Baca Juga : Tarif Pajak Progresif Kendaraan yang Harus Kamu Ketahui

• Peraturan Daerah: Tiap daerah pastinya punya aturan ketentuan tarif selama tidak 

 lewat dari ambang batas presentase.

• Jenis Kendaraan: Mobil biasanya dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan motor.

Berdasarkan faktor itulah, maka jangan kaget jikalau area tertentu bisa lebih mahal dibandingkan area lainnya, terutama bagi provinsi yang otonomnya adalah tanpa kabupaten/kota.

Bagaimana Jika Kendaraan Dijual? 

Usai membahas berbagai seluk beluk tentang pembayaran pajak progresif seperti tulisan di atas, terdapat pertanyaan yang cukup mengganjal dan perlu dibahas secara bersama yakni “Bagaimana jika kendaraan yang dikenakan pajak baik yang awal atau progresif dijual?”.

Berbicara tentang pertanyaan tersebut penting untuk diketahui bahwa pengaturan pajak meningkat tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saat menjual kendaraan pastikan segera blokir STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Bila melakukan penjualan ke orang lain, segeralah lakukan proses balik nama supaya pada penarikan pajak selanjutnya Anda tidak harus melakukan pembayaran pajak kembali karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik mobil yang baru.

Ingat pajak ini memiliki sifat mengikat dan harus dibayar tepat waktu untuk menghindari berbagai sanksi seperti tilang dan denda. Pembayaran bisa dilakukan secara offline maupun online melalui website atau aplikasi resmi bayar pajak milik pemerintah.

Itulah berbagai informasi yang dapat Anda dapatkan untuk mengenal apa itu pajak progresif kendaraan bermotor yang sangat penting dan bermanfaat untuk diketahui. Tertarik untuk mengetahui informasi lainnya seputar kendaraan terkhususnya Suzuki? Coba klik di sini!